Humanis

Hari Air Dunia Mengingatkan Kembali Kepedulian Kita Pentingnya Air dan Pengelolaan Air Limbah

Jakarta – Hari Air Dunia (HAD) yang diperingati setiap tanggal 22 Maret, pada tahun 2017 mengambil tema “Air dan Air Limbah”. Peringatan ini menjadi momentum bagi seluruh masyarakat dunia untuk bekerja sama menjaga kualitas dan kuantitas air demi keberlangsungan hidup di masa depan. Di Indonesia sebagai negara maritim, persoalan ketersediaan air bersih dan degradasi kualitas air akibat pencemaran limbah masih menjadi tantangan untuk diatasi. Terlebih dengan pertumbuhan prosentase penduduk yang semakin tinggi terutama di kawasan perkotaan yang kini menjadi tempat tinggal 53% penduduk, berdampak langsung meningkatnya kebutuhan air bersih dan lingkungan permukiman yang lebih sehat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan melalui peringatan HAD disamping mengingatkan kembali semua elemen bangsa pentingnya air sebagai sumber kehidupan, juga potensi bencana yang terkait air.

Dari segi kuantitas, Indonesia memiliki potensi sebesar 3,9 triliun meter kubik per tahun dengan volume terbesar berada di Pulau Papua dan Kalimantan. Sedangkan yang potensial dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan masyarakat, berkisar 691 miliar meter kubik per tahun.

Dari jumlah itu, Indonesia baru memanfaatkan sekitar 175 miliar meter kubik air per tahun. Sementara sisanya sekitar 516 miliar meter kubik air yang potensial belum dimanfaatkan secara optimal.

Untuk pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat, sejak tahun 2015 Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air terus meningkatkan kuantitas air dengan memperbanyak tampungan air salah satunya dengan pembangunan 65 bendungan yang ditargetkan selesai keseluruhan pada tahun 2021, rehabilitasi 3 juta hektar lahan irigasi, pembangunan 1 juta hektar lahan irigasi baru, dan normalisasi sungai.

Dengan dibangunnya 65 bendungan tersebut maka ketersediaan tampungan air di Indonesia akan meningkat dari sebelumnya yang hanya 12,6 miliar meter kubik yang berasal dari 230 bendungan yang sudah ada menjadi 19,1 miliar meter kubik. Salah satu bendungan yang sedang diselesaikan adalah Bendungan Sei Gong di Kota Batam, Kepulauan Riau yang rencananya akan ditinjau oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (23/3).

Penyediaan Air Bersih dan Pengelolaan Air Limbah Terus Dipacu

Selain menunjang ketahanan pangan, peningkatan kuantitas air juga demi memenuhi aspek kebutuhan manusia lainnya seperti kebutuhan air rumah tangga (domestik), perkotaan (municipal), dan kegiatan industri (industrial).

Sementara, dari sisi kualitas, sebagian besar air yang bisa dimanfaatkan masih berkualitas buruk. Hal itu dikarenakan adanya limbah serta kerusakan tanah sebagai resapan air akibat alih fungsi lahan oleh masyarakat.

Pada awal 2015 akses air minum aman baik melalui jaringan perpipaan maupun non perpipaan di Indonesia sebesar 68 persen, dan meningkat menjadi 72 persen di akhir 2016. Hingga akhir 2019 mendatang, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya terus berupaya untuk mendekati target  100% akses air minum yang layak.

Terkait air limbah, Kementerian PUPR mendorong pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat dan terpadu di berbagai daerah, salah satunya melalui Program Jakarta Sewerage System (JSS) yang tersebar di 15 zona. Bila rampung nantinya pada tahun 2035 diperkirakan akan dapat melayani 90 persen warga Jakarta.

Saat ini baru 13 kota, yakni Medan, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Solo, Balikpapan, Banjarmasin, Cirebon, Denpasar, Batam, Manado, Tangerang, dan Malang  yang telah memiliki sistem pengelolaan air limbah secara off site, dimana air limbah domestik dialirkan melalui sistem perpipaan dan diolah secara terpadu dalam satu lokasi IPAL, itupun baru menjangkau sebagian dari warga kotanya.

Pelibatan masyarakat juga dilakukan pada kegiatan penanganan air limbah melalui program SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Program tersebut melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, penentuan lokasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) hingga pengoperasian. Dengan program sanimas, masyarakat diedukasi sehingga menyadari bahwa buangan rumah tangga harus diolah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Penanganan pencemaran sungai juga menjadi prioritas Kementerian PUPR. Paradigma lama masyarakat Indonesia yang memandang bahwa sungai sebagai tempat sampah harus diubah dengan menjadikan sungai sebagai teman hidup yang perlu dilestarikan. Oleh karena itu, pada momentum HAD ini, Kementerian PUPR menjalin kerja sama dengan kelompok masyarakat sebagai kekuatan tersendiri dalam pemberdayaan pengelolaan air.

Kementerian PUPR telah menggandeng beragam komunitas masyarakat yang berada di kawasan sungai agar bisa membangkitkan rasa peduli terhadap sungainya melalui aktivitas seperti pembersihan sungai dari sampah. Komunitas ini nantinya juga berperan penting membantu pemerintah dalam membangun fasilitas sanitasi yang baik bagi masyarakat.

Perkuatan pengawasan terhadap pelaku industri agar tidak sembarangan membuang limbah di aliran sungai juga dilakukan dengan bantuan peran aktif masyarakat untuk melaporkan ke balai wilayah sungai dan pemerintah daerah jika menemukan pelaku-pelaku industri yang limbah ke sungai.

Untuk lebih menggemakan peringatan Hari Air Dunia di daerah-daerah, Kementerian PUPR melalui Balai dan Satuan Kerja di daerah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain susur dan bersih sungai, penanaman pohon di situ, embung dan waduk, lomba daur ulang sampah rumah tangga, edukasi kali bersih untuk usia dini, pembersihan saluran drainase dan pembentukan gerakan masyarakat peduli sungai. Selain itu juga akan diselenggarakan kampanye publik di Bunderan Hotel Indonesia dan Dialog Nasional pada tanggal 26-28 April 2017 dengan tema “Pengelolaan Limbah untuk Masyarakat”. (ind)

*pindahan isi blog dari http:/indahijpratiwi.blogspot.co.id 

Humanis

KOTAKU Solusi Permukiman Kumuh Perkotaan

Jakarta – Dalam rangka melihat langsung hasil pembangunan yang dilakukan komunitas masyarakat dan penerima manfaat dari program penataan kawasan kumuh, Integrated Community Driven Development (ICDD) Phase III dan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU),  Presiden Islamic Development Bank Group (IDB), Bandar Al Hajjar berkunjung ke salah satu lokasi penerima manfaat di Kelurahan Pisangan Timur di Jakarta Timur, Sabtu (8/3). Dalam kunjungan tersebut, Bandar Al Hajarr juga bertemu secara langsung dengan warga penerima manfaat, pemerintah daerah, dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

“Kami senang bisa membantu dan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia di proyek ini. Ini adalah tugas kami untuk membina pembangunan sosial ekonomi di negara-negara anggota IDB. Dukungan dana IDB hingga kini mencapai  US$ 7 miliar. Sedangkan untuk program KOTAKU sebesar US$ 800 juta untuk seluruh Indonesia,” ujar Bandar.

4b15e-20170408_093711

Presiden IDB menilai program KOTAKU yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sangat strategis karena masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan kondisi kehidupannya dengan usahanya. Selain itu program tersebut juga mengembangkan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dengan adanya kontrol masyarakat atas perencanaan, sumber daya dan pelaksanaannya. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Rina Farida mengatakan bahwa Program KOTAKU dilakukan pada Tahun 2016-2020 sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Gerakan 100-0-100. Program tersebut juga akan membawa perubahan yang positif dan berkelanjutan terhadap masyarakat perkotaan tidak hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia.

 

b726a-20170408_103612

KOTAKU dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 kelurahan/desa. Kawasan permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran program tersebut, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing kabupaten/kota, seluas 23,656.77 ribu hektar. Penanganan kawasan kumuh ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya sejak tahun 1999-2006 dengan nama Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Pada tahun 2007-2014 program P2KP bertransformasi menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan), selanjutnya untuk tahun 2014 program tersebut bertransformasi menjadi Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP).

65a86-20170408_095438

Sumber pembiayaan KOTAKU berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (World Bank) sebesar USD 433 juta, Islamic Development Bank USD 329,76 juta, dan Asian Infrastructure Investment Bank sejumlah USD 74,4 juta. Sumber pembiayaan tersebut bukanlah satu-satunya, dan dipastikan tidak mencukupi, sehingga program ini juga wajib didukung oleh komitmen dana daerah (APBD Provinsi dan Kab/Kota), maupun sumber-sumber swasta/CSR dan Swadaya Masyarakat (In cash & In Kind). Pada tahun 2015-2016, komitmen swadaya mencapai 13% atau dikisaran 10-15%, merupakan potensi yang bisa diraih dengan pelibatan peran serta masyarakat. Selain itu, komitmen pemerintah daerah dan pihak swasta, diharapkan mampu mengisi sampai dengan 50% pembiayaan penanganan kumuh baik untuk kegiatan infrastruktur maupun sarana pendukung lainnya (ekonomi, sosial, dan pelatihan) Sebagai salah satu kelurahan di Kota Jaktim, Pisangan Timur termasuk dalam prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan.

 

Permasalahan kumuh dalam kawasan ini terdiri dari kondisi bangunan, aksesibilitas kawasan, drainase, layanan air minum, air limbah, pengolaan persampahan, serta pengamanan kebakaran. Saat kunjungan, Presiden IDB dan rombongan melihat secara langsung usaha dan kegiatan yang dilakukan kelompok masyarakat antara lain PAUD Anggrek 014, Kelompok Swadaya Camar Putih yang memproduksi kerajinan tangan dari limbah kertas dan plastik, usaha susu kedelai dan sirup entris. Adapun kegiatan infrastruktur yang dikerjakan adalah pembuatan plat penutup saluran air/selokan dan saluran hujan tertutup. Menutup acara, Presiden IDB menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dukungannya kepada Program KOTAKU. (ind)

*pindahan isi blog dari http:/indahijpratiwi.blogspot.co.id