Infrastructure

Padang Bypass Akhir Mei 2017 Bisa Dilalui

Jakarta – Peningkatan konektivitas di jalan lintas barat Sumatera dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan, termasuk yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Dari panjang jalan 420,46 Km yang membentang dari Batas Provinsi Bengkulu hingga Sawahlunto, saat ini dalam kondisi mantap.

Salah satu ruas jalan strategis tengah dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional III (BPJN) Padang, Ditjen Bina Marga yakni pekerjaan Peningkatan Kapasitas Jalan Padang Bypass, sepanjang 27 Km yang ditargetkan selesai pada akhir Mei 2017.

Peningkatan kapasitas jalan dilakukan dengan melebarkan lajur jalan yang ada, dari dua menjadi empat lajur, masing-masing dari seksi Gaung-Lubuk Begalung sepanjang 5 km dan seksi Lubuk Begalung-Duku sepanjang 22 km.

“Ruas jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat, karena merupakan jalur logistik ke Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Bengkulu. Selain itu juga menghubungkan antara Bandara Minangkabau dengan Pelabuhan Teluk Bayur,” kata Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto baru-baru ini.

Sementara itu, Kepala BPJN III Padang Syaiful Anwar mengatakan dari 27 Km, saat ini dalam tahap penyelesaian sepanjang 1,7 kilometer. Pelebaran jalan Padang Bypass didanai APBN yang berasal dari pinjaman Bank Export-Import Korea Selatan senilai Rp 436 miliar. Sementara untuk proses pengadaan lahannya dilakukan dan didanai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang.

Pada ruas jalan tersebut, juga dibangun sebanyak sembilan jembatan dengan panjang 558 meter. Pembangunannya dimulai sejak April 2014 yang dilakukan oleh kontraktor joint operation KYERYONG Construction Industrial Co.,LTd  – PT. Yala Persada Angkasa.

Sementara itu dalam menghadapi mudik Lebaran 2017, Syaiful menyatakan ruas jalan yang dilalui pemudik di Provinsi Sumatera Barat dalam kondisi mantap. Meski demikian, terdapat beberapa titik rawan longsor telah diinventarisasi dan dilakukan antisipasi dengan menerjunkan personil dan alat berat ke lokasi rawan longsor tersebut.

Kementerian PUPR juga memberikan dukungan bagi pengembangan kawasan wisata Mandeh di Sumatera Barat yang berjarak sekitar 56 km dari Kota Padang. Syaiful Anwar menegaskan akan menyelesaikan secara bertahap jalan akses ke kawasan wisata Mandeh yakni ruas Teluk Kabung- Mandeh sepanjang 45 Km. Konstruksi pembangunan ruas jalan tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 444 milyar termasuk didalamnya untuk pembangunan beberapa jembatan dengan total panjang 210 meter.

Tahun 2017, pembangunan jalan akses wisata Mandeh dilakukan sepanjang 7 Km dengan alokasi anggaran Rp 100 milyar. Proses pembebasan lahan juga tengah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Nantinya ruas jalan ini akan memiliki lebar 6 meter agar bisa dilintasi oleh bus wisata berukuran sedang dan dilakukan perbaikan geometri jalan sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengendara.

Objek wisata Mandeh sudah dikenal baik di dalam dan luar negeri karena memiliki pulau-pulau eksotis dan wisata bahari sehingga dijuluki Raja Ampat di Indonesia Barat. Kampung Mandeh berada di Teluk Carocok Tarusan dan terdapat beberapa pulau kecil disekitarnya yakni Pulau Traju, Pulau Setan Besar dan Kecil, Pulau Sironjang Besar dan Kecil dan Pulau Cubadak. (ind)

*pindahan isi blog dari http:/indahijpratiwi.blogspot.co.id 

Uncategorized

Menteri Basuki Pesan pada Pejabat Baru untuk Pertahankan WTP

Jakarta –  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik 13 Pejabat Tinggi Pratama (setingkat eselon II) dan 1 Pejabat Pengelola Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) di lingkungan Kementerian PUPR, Selasa (23/5), di Auditorium Kementerian PUPR.

WhatsApp Image 2017-05-24 at 8.49.02 AMDalam arahannya kepada para pejabat yang baru dilantik, Menteri Basuki mengatakan bahwa mutasi, rotasi dan promosi jabatan adalah hal wajar dan terus akan terjadi dalam rangka mendinamisasi dan memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai visi dan misinya. Pejabat yang dilantik memiliki peran dan fungsi masing-masing dan akan memperkuat organisasi.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas kinerja dan kerja keras jajaran Kementerian PUPR atas capaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

WhatsApp Image 2017-05-24 at 8.48.56 AM.jpeg“WTP secara umum memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan belanja negara di Kementerian PUPR dinilai baik dan on the right track. Capaian ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya dan diharapkan dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada Itjen dan Setjen yang telah mengkoordinasikan Unit Organisasi Eselon 1 lainnya dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian PUPR,” tegas Basuki.

WhatsApp Image 2017-05-24 at 8.49.03 AM.jpegSelain itu disampaikan Menteri Basuki bahwa Indonesia kini telah mendapatkan rating layak investasi dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor (S&P). Peningkatan rating ini memperlihatkan tingkat kepercayaan investor yang baik dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan nilai investasi yang signifikan bagi Indonesia. Masuknya Indonesia dalam investment grade ini bertepatan dengan kebutuhan penguatan pendanaan program-program pembangunan infrastruktur PUPR yang tengah digenjot melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti dalam bidang jalan tol, bendungan dan air minum yang menjadi pilar penting Nawacita Presiden Joko Widodo.

WhatsApp Image 2017-05-24 at 8.49.04 AM.jpegKedua berita positif dalam beberapa hari terakhir ini tambah Menteri Basuki, perlu dimaknai sebagai momentum atau kesempatan emas yang harus dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Para pejabat yang dilantik agar senantiasa fokus terhadap tujuan dan amanah dalam mengemban tugas dengan cara bekerja lebih keras sehingga pada gilirannya dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, terutama di bidang infrastruktur PUPR.

Pejabat yang dilantik sebagai Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yakni :

  1. Ir. Asep Arofah Permana, MM, MT sebagai Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala,
  2. Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M.Ak sebagai Inspektur III,
  3. Ir. Iwan Zakarsi, M. Eng.Sc sebagai Direktur Jembatan,
  4. Ir. Muhammad Sundoro, M. Eng sebagai Direktur Pengembangan  Sistem Penyediaan Air Minum,
  5.  Dr. Dadang Rukmana, SH, CES, DEA sebagai Direktur Rumah Umum dan Komersial,
  6.  Dr. Ir. H. Masrianto, MT sebagai Direktur Bina Investasi Infrastruktur,
  7.  Ir. Ober Gultom, MT sebagai Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi,
  8.  Ir. Arvi Argyantoro, MA sebagai Direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan,
  9.  Ir. Firman Hatorangan Napitupulu, MURP sebagai Sekba Pengembangan Infrastrutkur Wilayah,
  10. Ir. Herry Vaza, M. Eng.Sc, Ph.D sebagai Sekretaris Balitbang,
  11. Ir. Deded Permadi Sjamsudin, M.Eng.Sc sebagai Kapuslitbang Jalan dan Jembatan,
  12. Ir. K.M Arsyad, M.Sc sebagai Kapusdiklat Sumber Daya Air dan Konstruksi,
  13. Ir. Nicodemus Daud, M.Si sebagai Kapusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jafung,
  14. Rahmat Hidayat, SE, MT, Ph.D sebagai Direktur Umum dan Hukum, PPDPP.(ind)

*pindahan isi blog dari http:/indahijpratiwi.blogspot.co.id