HUT Emas LIPI

lipi50tahun copyLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)merupakan lembaga riset negara Berkelas dunia dalam penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan daya saing bangsa.  Tahun ini LIPI genap berusia 50 tahun pada 23 Agustus 2017. Tema dari perayaan HUT LIPI ke-50 adalah Kiprah LIPI Untuk Bangsa.

 

Up date my new book with friends, Membangun SDM dan Infrastruktur Indonesia dari Pinggiran

20543997_10213408707282479_9171685994150590966_o

Nawacita pemerintahan Jokowi-JK salah satu poinya adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Hal tersebut dilakukan dengan memperkuat daerah dan desa di Indonesia serta pengembangan kawasan perbatasan. Terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan, Presiden Joko Widodo mengharapkan, daerah terluar Indonesia dijadikan beranda terdepan Indonesia.

Untuk memperkuat daerah perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga, pengembangan infrastruktur terus dikejar pada pemerintahan Jokowi-JK. Terkait dengan pembangunan infrastruktur tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono bersama jajarannya langsung bekerja setelah Badan Nasional Pengelola Perbatasan menetapkan tujuh pintu lintas negara.

Menteri PUPR Basuki Hadimulyono juga menaruh perhatian besar untuk mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal, Kawasan Timur Indonesia, kawasan perdesaan, kawasan marjinal perkotaan, dan wilayah strategis di luar Pulau Jawa..

Fakta Memperkuat dan Pemerataan Infrastruktur

Dalam konteks itu, Menteri Basuki telah mengubah mindset Kementerian PUPR dengan menekankan pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan dan sosial komunitas. Sebagai negara kepulauan, dari Sabang – Merauke, memperkuat daerah pinggiran dan pemerataan infrastruktur, khususnya infrastruktur PUPR mutlak dilakukan untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Berbagai strategi dan program direncanakan dan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Salah satu perubahan itu dengan membentuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Badan ini yang bertugas memastikan pembangunan yang dilakukan betul-betul bertujuan mengurangi ketimpangan antar-wilayah, mendorong pengembangan wilayah, dan memperkuat integrasi wilayah dalam NKRI.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengalami kesulitan air untuk memenuhi kebutuhan permukiman perkotaan, peternakan dan pertanian, menjadikan ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTT. Untuk itu, PUPR tengah menyelesaikan tiga bendungan baru  di Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Infrastruktur strategis lainnya, yakni tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia-Timor Leste yang berada di Wini, Motaain dan Motamasin termasuk pengembangan permukiman disekitar perbatasan.

Untuk konektivitas, telah dibangun jalan perbatasan yang dikenal dengan istilah Sabuk Merah Sektor Timur sepanjang 176,19 km yang pada tahun 2016 sudah tembus 48,19 Km. Tahun ini ditargetkan bertambah 104 Km dan sisanya akan selesai tahun 2018.

Di Provinsi Kalimantan Barat juga sudah memiliki PLBN yang lebih baik dari sisi bangunannya dibandingkan negara tetangga, Malaysia. Di antaranya adalah PLBN Aruk (Sambas) dan Badau (Kapuas Hulu), yang baru saja diresmikan Presiden RI Joko Widodo, pada pertengahan Maret lalu. Terakhir Entikong (Sanggau) yang sudah diresmikan tahun 2016 lalu. Pembangunan yang sama juga dilakukan di Entikong (Sanggau) dan Badau (Kapuas Hulu). Begitu juga dengan jalan yang sejajar di perbatasan akan dilakukan pembangunan.

Kepala BPIW, Hermanto Dardak saat rapat persiapan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua beberapa waktu lalu terkait Reorientasi Pembangunan Papua menyebutkan bahwa BPIW menggunakan 5 strategi pembangunan infrastruktur di Pulau Papua. Pertama, meningkatkan konektivitas di empat wilayah pertumbuhan (WPS) yakni WPS Sorong–Manokwari, WPS  Biak–Manokwari–Bintuni, WPS Nabire–Enarotali–Wamena, dan WPS Jayapura–Merauke.

Kedua, pengembangan wilayah melalui pembangunan Jalan Trans Papua yang menghubungkan antar wilayah pertumbuhan strategis. Ketiga, konektivitas terhadap kawasan-kawasan prioritas di luar WPS juga dilakukan. Keempat adalah pemanfaatan sumber daya dengan membangun kawasan pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan dan energi yang membutuhkan dukungan infrastruktur sumber daya air. Kelima adalah peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman yang membutuhkan infrastruktur dasar, baik infrastruktur permukiman maupun perumahan termasuk mendukung pengembangan pusat permukiman baru.

Untuk mendorong pembangunan dari pinggiran ini, juga ada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (35 WPS) yang tersebar 4 WPS di Pulau Papua, 2 WPS di Kepulauan Maluku, 4 WPS di Pulau Kalimantan, 5 WPS di Sulawesi, dan 5 WPS di Kepulauan Bali-Nusa Tenggara, maupun 6 WPS di Sumatera.

Menurut Tokoh dari Papua dan Pengamat Velix V. Wanggai, upaya lain yang dilakukan  PUPR adalah bekerjasama dengan TNI AD untuk membuka akses jalan di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya koridor Kalimantan Barat-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara. Dalam APBN 2015 dialokasikan Rp 2,7 Triliun untuk pembukaan jalan baru perbatasan di Kalimantan sekitar 740 km.

Dari penjabaran di atas, Infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR dalam upaya  mengurangi ketimpangan antarwilayah, mendorong pengembangan wilayah dan memperkuat integrasi wilayah dalam NKRI sudah cukup strategis berkomitmen.

Upaya lain untuk membangun daerah pinggiran

Untuk membangun daerah pinggiran, perlu juga membangun dan mengembangkan sarana prasarana lain untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di sana. PUPR perlu membangun pasar sebagai penunjang PLBN. Pasar berguna untuk meningkatkan pergerakan ekonomi di perbatasan. Mengingat, penduduk sekitar memenuhi kebutuhan hidup dan berbelanja cenderung ke negara lain.

Dengan adanya PLBN, tentu saja akan timbul warung-warung dan tempat-tempat singgah. Penataan warung-warung yang berada di ruas jalan mendekati pintu masuk PLBN juga perlu dilakukan. Sehingga, baik penduduk sekitar dan pendatang dapat merasa nyaman dan terlihat menarik.