Uncategorized

Up date my new book with friends, Membangun SDM dan Infrastruktur Indonesia dari Pinggiran

20543997_10213408707282479_9171685994150590966_o

Nawacita pemerintahan Jokowi-JK salah satu poinya adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Hal tersebut dilakukan dengan memperkuat daerah dan desa di Indonesia serta pengembangan kawasan perbatasan. Terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan, Presiden Joko Widodo mengharapkan, daerah terluar Indonesia dijadikan beranda terdepan Indonesia.

Untuk memperkuat daerah perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga, pengembangan infrastruktur terus dikejar pada pemerintahan Jokowi-JK. Terkait dengan pembangunan infrastruktur tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono bersama jajarannya langsung bekerja setelah Badan Nasional Pengelola Perbatasan menetapkan tujuh pintu lintas negara.

Menteri PUPR Basuki Hadimulyono juga menaruh perhatian besar untuk mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal, Kawasan Timur Indonesia, kawasan perdesaan, kawasan marjinal perkotaan, dan wilayah strategis di luar Pulau Jawa..

Fakta Memperkuat dan Pemerataan Infrastruktur

Dalam konteks itu, Menteri Basuki telah mengubah mindset Kementerian PUPR dengan menekankan pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan dan sosial komunitas. Sebagai negara kepulauan, dari Sabang – Merauke, memperkuat daerah pinggiran dan pemerataan infrastruktur, khususnya infrastruktur PUPR mutlak dilakukan untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Berbagai strategi dan program direncanakan dan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Salah satu perubahan itu dengan membentuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Badan ini yang bertugas memastikan pembangunan yang dilakukan betul-betul bertujuan mengurangi ketimpangan antar-wilayah, mendorong pengembangan wilayah, dan memperkuat integrasi wilayah dalam NKRI.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengalami kesulitan air untuk memenuhi kebutuhan permukiman perkotaan, peternakan dan pertanian, menjadikan ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTT. Untuk itu, PUPR tengah menyelesaikan tiga bendungan baru  di Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Infrastruktur strategis lainnya, yakni tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia-Timor Leste yang berada di Wini, Motaain dan Motamasin termasuk pengembangan permukiman disekitar perbatasan.

Untuk konektivitas, telah dibangun jalan perbatasan yang dikenal dengan istilah Sabuk Merah Sektor Timur sepanjang 176,19 km yang pada tahun 2016 sudah tembus 48,19 Km. Tahun ini ditargetkan bertambah 104 Km dan sisanya akan selesai tahun 2018.

Di Provinsi Kalimantan Barat juga sudah memiliki PLBN yang lebih baik dari sisi bangunannya dibandingkan negara tetangga, Malaysia. Di antaranya adalah PLBN Aruk (Sambas) dan Badau (Kapuas Hulu), yang baru saja diresmikan Presiden RI Joko Widodo, pada pertengahan Maret lalu. Terakhir Entikong (Sanggau) yang sudah diresmikan tahun 2016 lalu. Pembangunan yang sama juga dilakukan di Entikong (Sanggau) dan Badau (Kapuas Hulu). Begitu juga dengan jalan yang sejajar di perbatasan akan dilakukan pembangunan.

Kepala BPIW, Hermanto Dardak saat rapat persiapan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua beberapa waktu lalu terkait Reorientasi Pembangunan Papua menyebutkan bahwa BPIW menggunakan 5 strategi pembangunan infrastruktur di Pulau Papua. Pertama, meningkatkan konektivitas di empat wilayah pertumbuhan (WPS) yakni WPS Sorong–Manokwari, WPS  Biak–Manokwari–Bintuni, WPS Nabire–Enarotali–Wamena, dan WPS Jayapura–Merauke.

Kedua, pengembangan wilayah melalui pembangunan Jalan Trans Papua yang menghubungkan antar wilayah pertumbuhan strategis. Ketiga, konektivitas terhadap kawasan-kawasan prioritas di luar WPS juga dilakukan. Keempat adalah pemanfaatan sumber daya dengan membangun kawasan pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan dan energi yang membutuhkan dukungan infrastruktur sumber daya air. Kelima adalah peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman yang membutuhkan infrastruktur dasar, baik infrastruktur permukiman maupun perumahan termasuk mendukung pengembangan pusat permukiman baru.

Untuk mendorong pembangunan dari pinggiran ini, juga ada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (35 WPS) yang tersebar 4 WPS di Pulau Papua, 2 WPS di Kepulauan Maluku, 4 WPS di Pulau Kalimantan, 5 WPS di Sulawesi, dan 5 WPS di Kepulauan Bali-Nusa Tenggara, maupun 6 WPS di Sumatera.

Menurut Tokoh dari Papua dan Pengamat Velix V. Wanggai, upaya lain yang dilakukan  PUPR adalah bekerjasama dengan TNI AD untuk membuka akses jalan di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya koridor Kalimantan Barat-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara. Dalam APBN 2015 dialokasikan Rp 2,7 Triliun untuk pembukaan jalan baru perbatasan di Kalimantan sekitar 740 km.

Dari penjabaran di atas, Infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR dalam upaya  mengurangi ketimpangan antarwilayah, mendorong pengembangan wilayah dan memperkuat integrasi wilayah dalam NKRI sudah cukup strategis berkomitmen.

Upaya lain untuk membangun daerah pinggiran

Untuk membangun daerah pinggiran, perlu juga membangun dan mengembangkan sarana prasarana lain untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di sana. PUPR perlu membangun pasar sebagai penunjang PLBN. Pasar berguna untuk meningkatkan pergerakan ekonomi di perbatasan. Mengingat, penduduk sekitar memenuhi kebutuhan hidup dan berbelanja cenderung ke negara lain.

Dengan adanya PLBN, tentu saja akan timbul warung-warung dan tempat-tempat singgah. Penataan warung-warung yang berada di ruas jalan mendekati pintu masuk PLBN juga perlu dilakukan. Sehingga, baik penduduk sekitar dan pendatang dapat merasa nyaman dan terlihat menarik.

Uncategorized

@arunacreative, Solusi Hijab Dan Busana Muslim

Assalamualaikum..

20170708_113446.jpgAlhamdulillah persiapan untuk Idul Fitri kemarin berjalan lancar. Yang penting siap lahir batin, menjaga ibadah seperti bulan Ramadhan (bahkan harus ditingkatkan) serta menjaga Ukhuwah Islamiyah.

Terkait itu saya mau sharing..

Untuk mendukung kita menjalankan ibadah dan aktifitas sehari-hari, kita butuh pakaian yang nyaman, cepat, tetap menarik namun syari. Beli kerudung/ jilbab kadang kesalahan. Bahan panas, licin, atau gampang kusut.

Saya memakai Pashmina instant diamond milano dari @arunacreative

20170708_113636.jpgSemua produk @arunacreative diproduksi sendiri dengan bahan bagus dan berkualitas. Motifnya pun menarik. Koleksi busana muslim mereka antara lain dress/gamis mulai dari Rp 180rb. Celana panjang mulai dari Rp100rb.

Pashmina Instant Diamond Milano/scarf mulai dari Rp 65rb.
Jilbab segiempat bahan Maxmara Premium, Silk dengan motif abstrak,flowers, batik, dan akan hadir Ecoprint Silk dan Shibori.

Akan produksi celana panjang dengan motif batik design khusus, lurik dan shibori tidak lupa juga ecoprint.

Kita mampir yuks ke @arunacreative

Pesen/ order/ resseler hub 087738512212 WA

Uncategorized

Menteri Basuki Pesan pada Pejabat Baru untuk Pertahankan WTP

Jakarta –  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik 13 Pejabat Tinggi Pratama (setingkat eselon II) dan 1 Pejabat Pengelola Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) di lingkungan Kementerian PUPR, Selasa (23/5), di Auditorium Kementerian PUPR.

WhatsApp Image 2017-05-24 at 8.49.02 AMDalam arahannya kepada para pejabat yang baru dilantik, Menteri Basuki mengatakan bahwa mutasi, rotasi dan promosi jabatan adalah hal wajar dan terus akan terjadi dalam rangka mendinamisasi dan memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai visi dan misinya. Pejabat yang dilantik memiliki peran dan fungsi masing-masing dan akan memperkuat organisasi.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas kinerja dan kerja keras jajaran Kementerian PUPR atas capaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

WhatsApp Image 2017-05-24 at 8.48.56 AM.jpeg“WTP secara umum memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan belanja negara di Kementerian PUPR dinilai baik dan on the right track. Capaian ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya dan diharapkan dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada Itjen dan Setjen yang telah mengkoordinasikan Unit Organisasi Eselon 1 lainnya dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian PUPR,” tegas Basuki.

WhatsApp Image 2017-05-24 at 8.49.03 AM.jpegSelain itu disampaikan Menteri Basuki bahwa Indonesia kini telah mendapatkan rating layak investasi dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor (S&P). Peningkatan rating ini memperlihatkan tingkat kepercayaan investor yang baik dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan nilai investasi yang signifikan bagi Indonesia. Masuknya Indonesia dalam investment grade ini bertepatan dengan kebutuhan penguatan pendanaan program-program pembangunan infrastruktur PUPR yang tengah digenjot melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti dalam bidang jalan tol, bendungan dan air minum yang menjadi pilar penting Nawacita Presiden Joko Widodo.

WhatsApp Image 2017-05-24 at 8.49.04 AM.jpegKedua berita positif dalam beberapa hari terakhir ini tambah Menteri Basuki, perlu dimaknai sebagai momentum atau kesempatan emas yang harus dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Para pejabat yang dilantik agar senantiasa fokus terhadap tujuan dan amanah dalam mengemban tugas dengan cara bekerja lebih keras sehingga pada gilirannya dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, terutama di bidang infrastruktur PUPR.

Pejabat yang dilantik sebagai Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yakni :

  1. Ir. Asep Arofah Permana, MM, MT sebagai Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala,
  2. Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M.Ak sebagai Inspektur III,
  3. Ir. Iwan Zakarsi, M. Eng.Sc sebagai Direktur Jembatan,
  4. Ir. Muhammad Sundoro, M. Eng sebagai Direktur Pengembangan  Sistem Penyediaan Air Minum,
  5.  Dr. Dadang Rukmana, SH, CES, DEA sebagai Direktur Rumah Umum dan Komersial,
  6.  Dr. Ir. H. Masrianto, MT sebagai Direktur Bina Investasi Infrastruktur,
  7.  Ir. Ober Gultom, MT sebagai Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi,
  8.  Ir. Arvi Argyantoro, MA sebagai Direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan,
  9.  Ir. Firman Hatorangan Napitupulu, MURP sebagai Sekba Pengembangan Infrastrutkur Wilayah,
  10. Ir. Herry Vaza, M. Eng.Sc, Ph.D sebagai Sekretaris Balitbang,
  11. Ir. Deded Permadi Sjamsudin, M.Eng.Sc sebagai Kapuslitbang Jalan dan Jembatan,
  12. Ir. K.M Arsyad, M.Sc sebagai Kapusdiklat Sumber Daya Air dan Konstruksi,
  13. Ir. Nicodemus Daud, M.Si sebagai Kapusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jafung,
  14. Rahmat Hidayat, SE, MT, Ph.D sebagai Direktur Umum dan Hukum, PPDPP.(ind)

*pindahan isi blog dari http:/indahijpratiwi.blogspot.co.id 

Uncategorized

Pembangunan 65 Bendungan Di Indonesia

Padang – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dibutuhkan kekompakan seluruh stakeholder dalam mencapai target pembangunan 65 bendungan dalam periode 2015-2019. Demikian disampaikannya saat membuka “Seminar Nasional Bendungan Besar 2017” yang diselenggarakan Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB) atau Indonesian National Committee on Large Dams (INACOLD) di Padang (16/5). Seminar tahunan tersebut pada tahun ini mengusung tema ”Bendungan sebagai Infrastruktur Pengendali Banjir dan Kekeringan”.

Ditambahkannya, meski sebagian kalangan bersikap pesimis, namun Kementerian PUPR tetap optimis bahwa target tersebut dapat tercapai dengan dukungan KNIBB sebagai kumpulan ahli bendungan yang terlibat langsung mulai dari desain, penggenangan (impounding) hingga kelaikan pengoperasian bendungan yang melalui proses sertifikasi dari Komisi Keamanan Bendungan (KKB) yang anggotanya merupakan anggota KNIBB. Oleh karenanya, Menteri Basuki meminta KNIBB terus meningkatkan kompetensi anggotanya tidak hanya dalam merencanakan dan membangun bendungan, tetapi juga dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan bendungan.

“Pembangunan bendungan tidak sederhana. Diperlukan tenaga ahli yang terlibat harus memiliki sertifikat keahlian, tidak cukup Sarjana atau Doktor di bidang Teknik Sipil saja”kata Menteri Basuki.

 

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, para senior Kementerian PUPR, Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Staf Ahli Menteri PUPR bidang Keterpaduan Pembangunan Adang Saf Ahmad, Ketua KNIBB Hari Suprayogi, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Maryadi Utama, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah III Syaiful Anwar, serta pejabat tinggi pratama Kementerian PUPR dan Direksi BUMN Karya.

Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar yakni mencapai 3,9 triliun m3/tahun dengan potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 75.000 MegaWatt (MW) yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Dari jumlah tersebut baru sekitar 691,3 miliar m3/tahun sumber daya air yang telah dikelola dengan baik. Artinya masih terdapat 3,2 triliun m3/tahun atau sekitar 80 persen yang belum dimanfaatkan untuk menunjang sektor pertanian, air baku perkotaan dan industri, pembangkit energi listrik dan pariwisata.

 

Selain itu, potensi SDA tersebut bila tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan banjir dan longsor pada saat musim hujan dan kekeringan saat terjadi musim kemarau.  “Kita harus tetap waspada dan siaga dalam menghadapi berbagai bencana yang terjadi. Dalam hal ini, peran bendungan sebagai penampung air pada musim penghujan dan menyuplai air pada musim kemarau perlu dioptimalkan,” tuturnya.

 

Tujuh Bendungan Telah Selesai

 

Dalam kurun waktu 2015-2019, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan meliputi pembangunan lanjutan 16 bendungan yang belum selesai pada 2014 dan 49 bendungan baru. Hingga akhir 2019, ditargetkan selesai pembangunannya 29 bendungan dan akan menambah tampungan air sebanyak 2 miliar m3.

 

“Kita punya 230 bendungan yang mencukupi bagi 11 persen layanan lahan irigasi seluas 7,2 juta ha. Air irigasi dari bendungan dapat mengairi lahan sawah sepanjang tahun, sehingga pola tanam bisa dua kali dalam setahun. Sementara bila sumber air dari tadah hujan hanya mampu satu kali setahun. Pembangunan 65 bendungan yang tengah dilakukan adalah untuk meningkatkan luas lahan irigasi yang  mendapat suplai air dari bendungan menjadi 19 persen sehingga meningkatkan jumlah dan hasil panen sehingga mendukung ketahanan pangan nasional.”jelas Menteri Basuki.

 

Sampai dengan tahun 2016 telah diselesaikan pembangunan 7 (tujuh) bendungan, yaitu Bendungan Rajui, Bendungan Jatigede, Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Titab, Bendungan Paya Seunara, dan Bendungan Teritib. Sementara itu, pada 2017 ditargetkan tambahan tiga bendungan selesai yaitu Bendungan Raknamo, Bendungan Tanju, dan Bendungan Marangkayu.

 

Pada tahun 2017 akan dibangun 9 (sembilan) bendungan baru dengan total kebutuhan dana untuk konstruksi dan supervisi sebesar Rp 18,25 triliun. Sembilan bendungan itu adalah Bendungan Rukoh di Aceh, Bendungan Way Apu di Maluku, Bendungan Baliem di Papua, Bendungan Lausimeme di Sumatera Utara, Bendungan Sidan di Bali, Bendungan Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Bendungan Komering II di Sumatera Selatan, Bendungan Bener di Jawa Tengah, dan Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur.

 

Seminar Nasional Bendungan Besar 2017 diadakan KNIBB selama dua hari di Padang pada 16-17 Mei 2017. Seminar Nasional ini dimaksudkan untuk bertukar informasi, pengalaman, inovasi teknologi, serta menambah wawasan baru mengenai seluk-beluk pembangunan dan pemeliharaan bendungan yang penting untuk Indonesia. Sebagai organisasi yang telah berumur 44 tahun dengan anggota yang mencapai 1.500 orang, peran KNIBB sangat diharapkan dalam menyiapkan SDM yang lebih profesional dan militan, serta tanggap terhadap ancaman bencana.

Melalui seminar ini diharapkan menjadi sebagai sarana pertukaran informasi, pengalaman, strategi, dan inovasi teknologi terbaru untuk lebih memahami perkembangan dan manajemen bendungan besar. (Ind)

*pindahan isi blog dari http:/indahijpratiwi.blogspot.co.id